Salah satu kebutuhan primer manusia adalah air bersih, sehingga Pembangunan pabrik air minum harus mengurus Dokument dan perijinan UKL UPL Pabrik Amdk, Karena terkait dengan dampak akan lingkungan sekitar. Setiap waktu, kebutuhan ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Di sinilah peran perusahaan air minum dalam kemasan untuk melakukan analisa UKL UPL pabrik amdk, sebagai penyediaan air layak konsumsi yang menggunakan sumber air sekitar. Air minum dalam kemasan ini memungkinkan distribusi yang dapat meluas hingga ke pelosok sekalipun. Namun, usaha ini perlu memerhatikan UKL dan UPL demi Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada awalnya, air minum dalam kemasan di Indonesia diproduksi dengan mengolah sumber mata air di pegunungan saja. Namun, berkat adanya perkembangan teknologi, saat ini mesin pengolahan air minum sudah dapat mengolah air di dataran rendah. Sayangnya, industri ini memiliki dampak pada lingkungan. Di antaranya adalah terjadinya kekeringan akibat pengeboran sumur dan meningkatnya jumlah sampah plastik secara drastis. Oleh sebab itu, perlu adanya UKL dan UPL agar dampaknya dapat diminimalisir. Pengertian dan Dasar Hukum UKL UPL Pabrik AMDK. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu diperhatikan pelaku usaha industri air minum dalam kemasan. Hal ini ditujukan agar keberadaan sumber-sumber air dapat tetap terjaga. Untuk itulah pemerintah menetapkan syarat adanya dokumen UKL-UPL sebagai syarat penerbitan izin usaha. Berikut ini adalah pengertian dan dasar hukumnya. 1. Pengertian Bagi perusahaan yang usahanya tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan tidak wajib AMDAL, perlu menyusun dokumen UKL dan UPL. Upaya Pengelolaan lingkungan hidup UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UPL lebih kepada arahan teknis berupa standar pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah agar keberadaan lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya. Dokumen UKL dan UPL ini merupakan salah satu syarat penerbitan izin usaha. 2. Dasar Hukum UKL UPL Pabrik Amdk. Penyusunan dokumen UKL-UPL ini sifatnya wajib bagi pemilik usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Kep MENLH nomor 86 tahun 2002 tentang pedoman UKL dan UPL. Adapun payung hukumnya diatur dalam Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH. Pada UUPPLH nomor 32 pasal 36 ayat1 diatur tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada sanksi yang diberikan kepada industri yang tidak melengkapi usahanya dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup ini. Sanksi ini diatur dalam UUPPLH nomor 32 pasal 109 ayat 1 tahun 2009 tentang sanksi pidana bagi usaha yang tidak memiliki UKL dan UPL. Selain itu, pada ayat 111, terdapat aturan pemberian sanksi pada pejabat yang menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi dokumen pengolahan lingkungan hidup. Manfaat Adanya UKL dan UPL Adanya UKL dan UPL ini tentunya memiliki berbagai manfaat. Mulai dari manfaat bagi Perusahaan, pemerintah, hingga bagi masyarakat. Berikut ini adalah manfaat dari adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. 1. Bagi perusahaan pengelola, pemodal Bagi perusahaan, keberadaan dokumen UKL dan UPL ini memberi manfaat sebagai gambaran kondisi lingkungan tempat usahanya. Dengan demikian, dapat dibuat strategi perencanaan pengelolaan kegiatan usaha berjalan lebih optimal. Selain itu, pengelolaan terhadap dampak yang mungkin terjadi dapat dilakukan untuk meminimalisir munculnya konflik dengan masyarakat. Dokumen ini juga bermanfaat untuk memenuhi syarat pengajuan izin usaha. 2. Bagi pemerintah Adapun bagi pemerintah, dokumen ini merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan dalam penerbitan izin usaha. Secara garis besarnya, dokuen UKL dan UPL ini adalah sebagai jembatan antara perusahaan dan pemerintah dalam hal informasi kondisi lingkungan tempat usaha. Dengan demikian, dapat dilakukan pemantauan dan pengelolaan terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat usaha yang dijalankan. 3. Bagi masyarakat Dokumen UkL dan UPL juga memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar lokasi usaha. Dokumen ini dapat berfungsi sebagai jaminan adanya strategi pengelolaan dampak lingkungan yang akan dilakukan perusahaan. Strategi pengelolaan ini bertujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat tentunya akan merasa lebih aman dan lingkungan lebih terjaga. 4. Bagi pengembang teknologi Manfaat selanjutnya adalah bagi pengembang teknologi. Dokumen ini dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan, kondisi kegiatan usaha, dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, dapat dilakukan perencanaan teknologi berupa mesin dan proses produksi yang ramah lingkungan. Selain itu dapat juga menciptakan penemuan teknik pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Jenis Usaha yang Wajib Memiliki UKL dan UPL Pada dasarnya, jenis usaha yang wajib memiliki UKL dan UPL adalah usaha yang tidak memiliki dampak penting pada lingkungan hidup. Untuk penetapan jenis usaha yang wajib memiliki UKL-UPL mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Peraturan tersebut membahas pedoman penetapan jenis usaha yang wajib memiliki UKL-UPL. Penentuan didasarkan pada jenis, skala, kapasitas produksi, dan dampak atau limbah yang dihasilkan. Pihak yang melakukan penetapan jenis usaha wajib UKL-UPL adalah Gubernur, Bupati, Walikota, melalui Dinas Lingkungan Hidup. Syarat Pengajuan UKL dan UPL Untuk memiliki dukumen UKL dan UPL, pihak perusahaan harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Biasanya proses pengajuan ini akan memakan waku 14 hari kerja. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan. Fotokopi KTP pemilik usahaProfil perusahaanIzin lokasi usahaDraft dokumen UKL dan UPLKeterangan lokasi dengan melampirkan PBBSurat permohonan pemeriksaan UKL-UPLBukti sosialisasi warga Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup apabila semua syarat sudah di penuhi dan disetujui Klik Disini Prosedur Pengajuan UKL UPL Pabrik AMDK Setelah keseluruhan persyaratan dipenuhi, langkah selanjutnya adalah mengajukan penyusunan dokumen UKL dan UPL ini. Berikut ini adalah prosedur pengurusannya. Pemohon mengajukan format UKL-UPL kepada walikotaVerifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup DLHPerbaikan, penambahan, dan penyempurnaan dokumen oleh pemohonPenerbitan rekomendasi terhadap pemohon oleh kepala DLHPemohon mengajukan rekomendasi tentang UKL-PKL sebagai dasar penerbitan izin usaha Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengurusan UKL dan UPL pabrik amdk Tentunya pemohon ingin agar pengajuan yang dilakukannya lolos, sehingga mendapatkan dokumen UKL dan UPL. Oleh sebab itu perlu diperhatikan beberapa hal agar pengajuan dapat segera disetujui. Misalnya saja persiapan yang perlu dilakukan pada usaha air minum dalam kemasan sebagai berikut. 1. Mengetahui Secara Rinci Kegiatan Produksi Pada tahap ini, persiapan agar permohonan dokumen UKL dan UPL dapat disetujui, perlu memahami secara detail tentang proses produksi. Hal ini berkaitan dengan segala spek dalam kegiatan usaha air minum dalam kemasan AMDK. Di antaranya terkait bahan baku, alat termasuk mesin yang digunakan, proses, dan potensi limbah yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk menyusun strategi pengolahan limbahnya. Limbah yang mungkin dihasilkan oleh usaha AMDK ini dapat berupa cair dan pada. PengolahanLimbah cair adalah dengan mengolahnya sebelum dibuang. Pengolahan limbah cair usaha AMDK meliputi pengumpulan limbah pada bak penampungan sementara. Kemudian, limbah ini akan dialirkan menuju proses pengolahan selanjutnya yaitu proses penetralan PH, sehingga mendekati 7. Setelah melalui beberapa proses, akan terbentuk sedimentasi, yang akan dikeringkan untuk dikemas dalam karung. Adapun limbah berupa gas akan melewati proses pembakaran gas metana sebelum dibuang ke udara. Limbah cair yang sudah melalui proses, harus melewati pengecekan akhir untuk memastikan keamananannya. Jika sudah aman, maka limbah cair ini sap dibuang ke lingkungan. 2. Memastikan Sistem Pengolahan Limbah Telah Tersusun dengan Baik Agar dokumen UKL dan UPL dapat disetujui, penyusunan strategi pengolahan limbah usaha AMDK harus dipastikan sudah tersusun dengan baik. Hal ini meliputi pemrosesan limbah dari hulu ke hilir terkait pengolahan limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair yang dibuang ke lingkungan haruslah memenuhi standar keamanan terkait tinggi PH, bakteri, maupun logam yang mungkin ada. Selain itu, akan lebih baik jika pengelolaan limbah ini tidak hanya berkaitan dengan limbah saja, melainkan dampak lain dari usaha air minum ini. Misalnya saja dampak berupa meningkatnya sampah plastik. Sebagaimana diketahui, kemasan yang digunakan AMDK pada umumnya adalah sampah plastik. Pelaku usaha ini perlu memiliki kepedulian terhadap meningkatnya jumlah sampah plastik yang ungkin timbul. Salah satunya adalah dengan mengadakan program daur ulang kemasan untuk menjadi produk lain yang memiliki nilai jua. Misalnya saja dengan mengumpulkan sampah yang ada di masyarakat dan mengolahnya menjadi polyester. 3. Memastikan Tidak Ada Benturan Kepentingan dengan Warga Lingkungan Agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan masyarakat, dalam perencanaan usaha AMDK perlu melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Misalnya saja jika lokasi usaha berdekatan dengan sawah atau peternakan penduduk. Tentunya hal ini akan meniimbulkan keresahan. Untuk itu, sosialisasi mengenai pengelolaan limbah harus dilakukan agar masyarakat merasa aman. Selain itu, perlu melakukan koordinasi dengan dinas tata kelola kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan lokasi usaha AMDK yang akan dilakukan tidak berada pada jalur pembangunan, dekat cagar alam dan cagar budaya. 4. Draft Dokumen UKL UPL Pabrik AMDK Harus Sesuai dengan Kaidah Kepenulisan Dalam pembuatan draft dokumen UKL dan UPL, sebaiknya disesuaikan dengan kaidah kepenulisan dan menggunakan kata baku. Selain itu, harus disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Pedoman ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012. Pedoman yang dimaksud adalah kerangkanya, yaitu berupa PendahuluanRencana pengolahan lingkungan hidupRencana pemantauan lingkungan hidupJumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu adaPernyataan komitmen pemrakarsa, dalam hal ini pemilik usaha untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPLDaftar pustakaLampiran Untuk memudahkan proses persiapan ini, tak ada salahnya melakukan kerja sama dengan jasa konsultan lingkungan hidup. Dengan demikian, jika terdapat masalah terkait dampak dari usaha yang dilakukan, dapat segera ditemukan solusinya. Itulah tadi pembahasan tentang pengertian, manfaat, dan dampak UKL dan UPL. Dengan memahami syarat dan proses pengajuan dokumen UKL-UPL ini, diharapkan tidak terjadi kendala sehingga dokumen dapat segera diterbitkan. Semoga bermanfaat, Sekian dan terima kasih dari kami PT Tanindo Anugerah Nusantara. Baca Juga Penjelasan Pabrik air minum dalam Kemasan secara branding & Brand Awareness Perusahaan / modal usaha untuk membangun pabrik ruangan pabrik air minum design GMP Good Manufacturing Practice dan CPPOB dalam Food Industri Air minum dalam dan Penerapan ISO pada perusahaan air OHSAS untuk kesehatan dan keselamatan kerja Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis HACCP Perusahaan Air minumPerilaku dan Budaya konsumen dalam membeli air minum pemasaran air minum Analisis pesaing air minum membuat studi kelayakan bisnis air yang perlu diperhatikan dalam mengelola manajemen pabrik penyebab pabrik air minum bangkrut ? Kenali produksi air minum kemasan gelas, botol dan usaha pabrik air minum air minum sumber air menentukan lokasi pabrik air minum yang idealTarget pangsa pasar air minum laboraturium pabrik air bisnis usaha air minum kemasan.